Izinkan saya untuk sekali ini keluar sejenak dari ranah syariah. Saya tergelitik untuk menanggapi ramainya silang pendapat tentang neoliberalisme yang lagi tren. Banyak salah kaprah tentang istilah ini.
Berawal dari serangan Amien Rais dan Prabowo Subianto kepada Boediono sebagai antek neoliberal, lantas istilah neolib terus bergemuruh ditandingkan dengan ekonomi kerakyatan yang jadi jualan pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Megawati Sukarnoputri-Prabowo Subianto.

Lantas apa sebenarnya neoliberalisme itu? Dari situs wikipedia, didapat, neoliberalisme sebagai istilah filosofi yang lahir pada akhir abad ke-20. Ia turunan definisi dari istilah liberalisme klasik yang dipengaruhi teori ekonomi neoklasik. Prinsip penting kebijakan neoliberal ada dua: pasar bebas dan perdagangan bebas.
Pada intinya, pasar bebas ingin mengenyahkan hambatan yang ada pada perdagangan dan investasi internasional. Akhirnya semua negara bisa mengambil keuntungan dari naiknya standar hidup lewat meningkatnya aliran dagang dan investasi.
Lantas kenapa neoliberal ditandingkan dengan ekonomi kerakyatan? Kalau Prabowo merakyat, kenapa punya duit Rp1,7 triliun? Bukankah Prabowo dapat keuntungan bejibun dari praktek perdagangan bebas antarnegara? Dari pabrik kertas, bahan kimia dan pertambangan? Lantas bila Prabowo mengakui kalau ia ingin benar-benar memperjuangkan ekonomi kerakyatan, rakyat mana yang ia ingin bela?
Tapi balik ke debat neoliberal versus kerakyatan, saya setuju pendapat ekonom Faisal Basri bila kedua hal ini tak bisa disandingkan. Neoliberalisme termasuk ranah filosofis tentang sistem ekonomi sementara ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi.
Kata Bang Faisal, ekonomi kerakyatan lebih sebagai pilihan orientasi kebijakan ekonomi yang menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Dan itu, bisa diterapkan di negara komunis seperti Korea Utara ataupun di negara pasar bebas sekalipun seperti Skandinavia. Jadi jelas kedua istilah itu tak bisa disejajarkan.
Kritik kepada neoliberalisme biasanya mengacu pada “Model Amerika,” yang berbentuk upah murah dan ketidakadilan demi laba segede-gedenya. Contoh, misalkan Nike membuat pabrik di negara berkembang macam Indonesia, Thailand, China. Begitupula praktek banyak perusahaan multinasional lain yang jamak di era globalisasi kini.

David Harvey (2005) mengklaim kalau neoliberalisme kekuatan dari kelas kapitalis global. Neoliberalism, menurutnya, praktek teori ekonomi politik yang mengedepankan hak cipta, perdagangan bebas, pasar bebas dan menswastakan aset.
Neoliberal satu bentukan dari “perusakan destruktif” kapitalis (konsep Schumpeter.) Sejatinya, meskipun konsep neoliberal bisa berbalik arah menjadi kritikan bagi kelas kapitalis, tapi kritikan ini bukan konsep Marxis. Sebab istilah Marxis buat neoliberal yaitu “akumulasi primitif.”
Kalau neoliberal menguntungkan para kapitalis, jelas bukan Pak Boed dong yang diuntungkan dari konsep ini? Anda bisa lihat kan, siapa kapitalis di antara calon presiden dan wakil presiden? Siapa yang paling kere di antara ketiganya?
Dan pada praktek kenyataannya, negara penerap pasar bebas sebebas-bebasnya tak ada di jagat raya. Negara Amerika, Eropa dan Asia yang kapitalis mempraktekkan tunjangan kesehatan bagi masyarakat, tunjangan buat penganggur, juga subsidi kesehatan dan pendidikan. Ada keberpihakan negara dalam hal-hal penting. Negara tak membiarkan begitu saja swasta berkuasa bagai “leviathan.”
Begitupun yang dipraktekkan Pak Boed sebagai konseptor di jajaran kementerian ekonomi dan pejabat keuangan negeri ini. Ia sangat memperhatikan rakyat kecil. Bagaimana memangkas pengangguran, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan yang bisa mensejahterakan rakyat.
Dan kalau ada lawan menyerang, sebenarnya saya yakin Pak Boed tidak gila jabatan. Pasti beliau menolak ketika ditawari Pak SBY untuk jadi wapres. Pak Boed yang sederhana, ramah dan murah senyum itu tak berubah. Masih setia mengajar Sabtu-Minggu dilaju Jakarta-Jogja. Hanya karena harus berkeliling persiapan pemilu presiden beliau baru-baru ini mundur.
Saya jadi terkenang ketika saya sempat menjadi mahasiswa Pak Boed di Bulaksumur awal tahun 2000-an. Pas beliau sudah menjadi menteri keuangan (kalau tidak salah) di zaman Megawati. Beliau lebih sering memberi petuah kepada kami, anak muda tentang masa depan. Dan tentang jabatan, begini jawabnya, “Jadi menteri itu apa toh? Saya lebih senang di sini. Ngajar. Saya cinta mengajar,” ucapnya. (Muamalah, Profit, Jurnal Nasional, 27 Mei 2009)


















