Jakarta | Jurnal Nasional
Besok, Kamis (9/4) rakyat Indonesia memilih wakil mereka yang akan duduk di lembaga legislatif. Pemilu yang menghabiskan dana triliunan rupiah akan memasuki babak baru. Dag-dig-dug pasti menyelimuti setiap dada ribuan para caleg yang bertebaran di Nusantara. Lantas apa hubungannya dengan ekonomi syariah?
Ada. Kalau dihitung, berapa dana yang bergentayangan di seantero Indonesia pada masa kampanye ini? Taruhlah, satu caleg menghabiskan Rp100 juta. Lalu dana yang disalurkan dari KPU Pusat dan Daerah sebesar Rp40 triliun. Ekonom Dradjad Wibowo menyebut total dana sekitar Rp50 triliun yang dihabiskan buat Pemilu 2009.
Terkait ekonomi syariah, berapa banyak masyarakat pengusaha kecil yang bisa terentaskan dari garis kemiskinan kalau duit sebanyak itu dipakai buat bantuan modal usaha?
Sedikit gambaran. Kalau jumlah uang sebanyak itu dibelikan kerupuk yang berharga Rp1000. Lantas berapa kilometer kerupuk yang berjejer di sepanjang jalan?
Hitung saja. Rp50 triliun dibagi seribu maka akan berjejer sebanyak 50 miliar kerupuk. Anggap saja satu juta kerupuk setali tiga uang dengan satu kilometer. Berarti berjejer 50 ribu kilometer kerupuk. Sepanjang 50 kali jarak dari ujung ke ujung Pulau Jawa.
Dari kerupuk saja, berapa ribu orang yang tergantung padanya? Ada nelayan, ada pedagang kerupuk, ada pengantar kerupuk, ada pekerja pabrik kerupuk. Banyak kan? Itu baru kerupuk.
Karenanya, pesta demokrasi ini harus dimaknai sebagai hal biasa. Buat rakyat tentunya. Mereka hanya menikmati Rp20 ribu sampai Rp50 ribu tiap kali kampanye. Lima tahun selebihnya gigit jari. Karena para wakil mereka sudah lupa diri.
Tapi, pemilu terasa luar biasa bagi yang berkepentingan. Mereka yang memang mengejar duduk di Senayan. Gaji sebesar Rp46 juta per bulan. Lalu plus dana reses, gaji ke-13, dan lain-lain bisa mencapai nyaris mencapai Rp1 miliar. Menggiurkan. Jumlah yang terus naik. Tahun 2007 saja anggota DPR baru berpendapatan sekitar Rp787 juta per tahun.
Wajarlah kalau Pemilu kali ini dinilai spektakuler. Dari sisi uang yang beredar, lho. Jumlah Rp50 triliun yang digunakan bukan jumlah yang sedikit. Kalaulah jumlah itu digunakan buat rakyat banyak, hasilnya pasti SANGAT jauh lebih bermanfaat.
Modal pendirian BMT katakan Rp50 juta. Dan nyaris semua peminjam rakyat kecil. Masyarakat yang memang membutuhkan uang untuk bertahan hidup ataupun buat meneruskan kelangsungan usaha mereka.
Bagi mbok bakul sayur, pinjaman sebesar Rp100 ribu itu sangat berharga. Daripada meminjam ke rentenir. Yang pasti terjerat bunga. Dari pinjaman sebesar itu, misalkan ada untung Rp50 ribu, bagi hasil 80:20. BMT 20, pedagang dapat 80. Maka pedagang mendapat Rp40 ribu, BMT dapat Rp10 ribu dari untung.
Lalu, untuk setoran awal yang sebesar Rp100 ribu, pedagang mencicilnya sebesar Rp5 ribu per hari selama 20 hari. Kalau macet, jangan dipinjamkan lagi. Walhasil, duit sebanyak Rp50 triliun tentu luar biasa berdayaguna ketimbang hanya buat kampanye mengejar kekuasaan. Oke, konteksnya memang berbeda. Pemilu hasil demokrasi yang kita jalani. Tapi sah-sah juga kan, kalau kita bermimpi suatu hari, rakyat bisa tersenyum karena segala beban hidup dasar terpenuhi?
Wah, ngomong doang gampang. Oke. Tapi bisa kan kita kurangi anggaran Pemilu buat hal-hal yang tak perlu. Misalkan, mengurangi jumlah partai yang beredar. Tidak usah sesedikit seperi zaman Orde Baru. Kurangi saja jumlahnya dari sekitar 38 yang ada sekarang. Toh,kertas akan mengecil kan? Jadinya lebih hemat dong.
Itu baru dari sisi surat suara. Belum dari banyak sisi lainnya. Kampanye, pembagian duit. Itu jelas.
Dan pada akhirnya, buat rakyat Indonesia, selamat mencontreng yang benar! Jangan terjebak rayuan gombal politisi! (suhartono, lembaran profit,jurnal nasional, edisi rabu 8 april 2009)
